 |
| Makanan-makanan yang siap dihidangkan dalam simulasi program makan siang gratis |
Grevada.com - Para guru menolak wacana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk program makan siang gratis. Mereka khawatir hal tersebut akan berdampak pada gaji guru honorer.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengungkapkan penolakan terhadap wacana ini, yang merupakan bagian dari program pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menjelaskan bahwa alasan penolakan ini adalah karena BOS selama ini menjadi sumber utama untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.
"Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” kata Iman dalam keterangannya, Minggu (3/3/2024).
Iman menambahkan, skema pembiayaan makan siang gratis seharusnya tidak diambil dari anggaran pendidikan, termasuk BOS dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dia juga mengingatkan bahwa anggaran dana BOS mengalami penurunan setiap tahunnya. Misalnya, anggaran dana BOS tahun 2023 turun hingga Rp539 miliar jika dibandingkan dengan periode 2022.
Dengan tren penurunan dana BOS, usulan makan siang gratis yang dibiayai dari pos ini dianggap malah menambah persoalan. Sebaliknya, sekolah malah tidak bisa membiayai apa pun.
“Jadi, tidak bisa diambil dari anggaran BOS yang jelas-jelas kurang,” ujarnya.
Pada prinsipnya, P2G berharap anak-anak Indonesia terpenuhi kebutuhan gizinya. Namun, Iman juga menekankan bahwa para guru juga harus diberi asupan gizi yang baik.
Dia mengatakan, seharusnya skema makan siang gratis, pembiayaannya tidak diambil dari anggaran pendidikan termasuk BOS dari APBN.
“Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” ungkap Iman.
Iman mengingatkan bahwa data menunjukkan bahwa kondisi anggaran dana BOS dari pemerintah pusat itu selalu turun tiap tahun.
“Misalnya dari 2022 ke 2023, dana BOS berkurang hingga Rp 539 miliar. Jadi kalau menggunakan dana BOS, dikhawatirkan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial dalam belanja sekolah, seperti upah guru honorer,” lanjutnya.
Sebelumnya, wacana anggaran BOS akan menjadi opsi untuk pembiayaan program makan siang gratis muncul dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga menilai sistem penganggaran melalui BOS relatif sudah mapan. Sebab itu, ia berpendapat saluran penganggaran tersebut memungkinkan untuk membiayai makan siang gratis yang menargetkan siswa SD dan SMP.
“Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi khusus menyediakan makan siang untuk siswa,” kata Airlangga.